logo

Written by Super User on . Hits: 659

PROSEDUR BERPERKARA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

 

PROSEDUR BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

  1. Mengajukan permohonan / gugatan secara tertulis / lisan. Ps. 66 & 73 UU No. 7 Th. 1989, yang diubah dengan UU nO. 3 Th. 2006.
  2. Membayar biaya perkara. Pasal 89 UU No. 7 Th. 1989.
  3. Permohonan cerai thalak diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989.
  4. Gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989.

 

KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 49 UU No. 7 Th. 1989, yang diubah dengan UU nO. 3 Th. 2006 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

  1. Perkawinan
  2. Waris
  3. Wasiat
  4. Hibah
  5. Wakaf
  6. Zakat
  7. Infag
  8. Shodaqoh dan
  9. Ekonomi Syari'ah

dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

  1. lzin beristri lebih dari seorang.
  2. lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluaga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
  3. Dispensasi kawin.
  4. Pencegahan perkawinan.
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  6. Pembatalan Perkawinan.
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
  8. Perceraian karena talak.
  9. Gugatan Perceraian.
  10. Penyelesaian harta bersama (gono -gini).
  11. Penguasaan anak-anak.
  12. lbu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan.
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
  14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
  16. Pencabutan kekuasaan wali.
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 th yang ditinggal orang tuanya.
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya.
  20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
  22. Isbat Nikah.
  23. Penetapan Wali Adlal.
  24. Perselisihan Pengantan mahar yang hilang sebelum diserahkan

 

PERSYARATAN PENGAJUAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

(Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat ada)

  1. Menyerahkan Surat Permohonan / Gugatan.
  2. Akta Nikah Asli dan Fotokopi yang dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP yang bersangkutan (masih berlaku) dileges kantor pos.
  4. Menyerahkan Surat Izin / Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang (jika Pemohon / Penggugat-Termohon tergugat sebagai Pegawai Negeri, baik Sipil maupun TNI/POLRI)
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara

PERKARA CERAI TALAK GHAIB DAN CERAI GUGAT GHOIB

(Termohon Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnyaI Ghoib)

  1. Menyerahkan Surat Permohonan / Gugatan.
  2. Akta Nikah Asli dan Fotokopi yang dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP Pemohon I Penggugat (masih berlaku) dileges kantor pos.
  4. Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan, yang menerangkan Tergugat Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
  5. Menyerahkan Surat Izin / Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang (jika Pemohon/Penggugat-Termohon/tergugat sebagai Pegawai Negeri baik Sipil maupun TNI / POLRI)
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA PENGANGKATAN ANAK / PERWALIAN

  1. Menyerahkan Surat Permohonan kepada Pengadilan Agama.
  2. Fotokopi Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Calon orang tua angkat yang telah dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP Pemohon (masih berlaku) dieges kantor pos.
  4. Fotokopi akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit calon anak angkat yang telah dileges kantor pos.
  5. Surat persetujuan dari orang tua kandung / orang yang bertanggung jawab atas anak yang akan diangkat.
  6. Jika orang tua asli dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka pemohon harus menyerahkan surat / keterangan kematian dari Kepala Desa /Lurah.
  7. Membayar Panjar Biaya Perkara

PERKARA ITSBAT NIKAH

  1. Surat Keterangan tidak tercatat dari KUA setempat.
  2. Fotokopi KTP Para Pemohon (suami istri) (masih berlaku) yang dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KSK yang dileges kantor pos.
  4. Surat Kematian (apabila suami/istri meninggal dunia).
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA WALI ADHAL

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotokopi KTP Pemohon (masih berlaku) dileges kantor pos.
  3. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari KUA yang telah dileges kantor pos.
  4. Surat Penolakan Pernikahan dari KUA yang telah dileges kantor pos.
  5. Surat Keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang telah dileges kantor pos.
  6. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon/Fotokopi Ijazah Terakhir Pemohon yang telah dileges kantor pos.
  7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA HADHANAH PRA PERCERAIAN / KOMULASI DENGAN PERCERAIAN

  1. Surat Permohonan / Gugatan Komulasi.
  2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Calon orang tua angkat yang telah dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP Pemohon / Penggugat (masih berlaku).
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang akan diajukan hadhanah (Hak Asuh) yang telah dileges kantor pos.
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA HADHANAH PASACA PERCERAIAN

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotokopi Akta Cerai/Duplikat Akta Cerai yang telah dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP yang masih berlaku telah dileges kantor pos.
  4. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang akan diajukan hadhanah (hak asuh) yang telah dileges kantor pos.
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA POLIGAMI

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotokopi KTP Pemohon (masih berlaku) yang telah dileges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP istri pertama (masih berlaku) yang telah dileges kantor pos.
  4. Fotokopi KTP calon istri kedua (masih berlaku) yang telah dileges kantor pos.
  5. Menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari istri pertama, yang diketahui Kepala Desa, yang nantinya ditanda tangani oleh Termohon.
  6. Menyerahkan surat pernyataan siap berlaku adil, yang diketahui Kepala Desa, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan telah dileges kantor pos.
  7. Menyerahkan Surat Keterangan harta bersama yang diperoleh dengan istri terdahulu (bermaterai) ang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
  8. Menyerahkan Surat Keterangan penghasilan (bermaterai) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Bendaharawan gaji (jika Pemohon Pegawai Negeri/ Pegawai swasta).
  9. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi calon istri kedua yang berstatus janda cerai yang telah dileges kantor pos, jika calon istri kedua janda mati, maka harus melampirkan surat keterangan kematian (bermaterai dan leges kantor pos).
  10. Surat ijin dari pejabat yang berwenang (jika Pemohon sebagai Pegawai Negeri, baik Sipil maupun TNI / POLRI).
  11. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA PERUBAHAN BIODATA

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotokopi KTP Pemohon (masih berlaku) yang telah dileges kantor pos.
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dileges kantor pos.
  4. Surat Keterangan (bermaterai) yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa /Kepala Kelurahan yang isinya bahwa dua nama yang tertera berbeda adalah benar-benar 1 orang (jika yang dirubah namanya).
  5. Fotokopi Kartu Surat Keluarga yang telah dileges kantor pos.
  6. Fotokopi Ijazah yang bersangkutan/Ijazah Anak.
  7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA PEMBATALAN NIKAH

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotokopi KTP Pemohon (masih berlaku) yang telah dileges kantor pos.
  3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Pemohon yang telah dileges kantor pos.
  4. Surat Keterangan dad Pengadilan Agama terkait (jika ada indikasi Akta Cerai yang dibuat daftar nikah bukan produk Pengadilan Agama).
  5. Surat Keterangan Kepala KUA bersangkutan tentang kekeliruan pernikahan tersebut.
  6. Surat Keterangan dari pejabat berwenang (Polisi) jika ada pemalsuan identitas.
  7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA GUGATAN GONO GINI

  1. Surat Gugatan.
  2. Fotokopi Akta Cerai / Duplikat Akta Cerai bermaterai dan leges kantor pos.
  3. Fotokopi KTP Penggugat (masih berlaku) bermaterai dan leges kantor pos.
  4. Fotokopi bukti-bukti harta bersama yang digugatkan yang masing-masing bermaterai dan leges kantor pos.
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara.

PERKARA GUGATAN WARIS

  1. Surat Gugatan.
  2. Fotokopi KTP Penggugat, dan juga Penggugat lainnya jika Penggugat lebih dari satu.
  3. Fotokopi bukti-bukti harta yang ada digugatkan yang masing-masing bermaterai dan leges kantor pos.
  4. Susunan/silsilah ahli waris dad Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui camat.
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara.

KUASA INSIDENTIL

  1. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang menerangkan bahwa antara pemberi dan penerima kuasa ada hubungan keluarga.
  2. Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Kuasa (masih berlaku) bermaterai dan leges kantor pos.
  3. Kuasa insidentil hanya boleh satu perkara dalam satu tahun.
  4. Ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.
  5. Membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

DUPLIKAT AKTA CERAI

  1. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang menerangkan bahwa Pemohon sejak cerai hingga mengajukan permohonan Duplikat Akta Cerai belum pernah nikah lagi dan dipergunakan untuk apa (misalnya menikah dengan …………. ).
  2. Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Kuasa (masih berlaku) bermaterai dan leges kantor pos.
  3. Surat Keterangan kehilangan/kerusakan akta cerai dari Kepolisian setempat.
  4. Membayar PNBP (Penerimaa Negara Bukan Pajak).

ASAL USUL ANAK

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotokopi KTP ayah dan Ibu (calon orangtua) bermaterai dan dileges pos.
  3. Fotokopi KSK bermaterai dan dileges pos.
  4. Fotokopi Surat Kelahiran anak tersebut yang bermaterai dan dileges pos.
  5. Fotokopi Akta Nikah.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

DISPENSASI KAWIN

  1. Fotokopi KTP Pemohon (orangtua) bermaterai dan dileges pos.
  2. Fotokopi Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (calon suami / istri) bermaterai dan dileges pos.
  3. Penolakan dari KUA.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara.

 

Mengetahui                                                                      Nganjuk, 02 Januari 2018

    Ketua                                                                                        Panitera

      ttd                                                                                               ttd

                Drs. H. Syaiful Heja, M.H.                                                     Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

 

Catatan :

  1. Pemohon/Penggugat harus datang menghadap sendiri ke Pengadilan Agama Nganjuk, kecuali telah menguasakan kepada orang lain yang sah secara hukum.
  2. Saat membayar ke kasir harus dilakukan sendiri kecuali sejak awal dikuasakan kepada kuasanya yang sah secara hukum.
  3. Pengadilan Agama Nganjuk tidak menerima komplain dari siapapun dan dari pihak manapun, jika ada pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon/ Penggugat/ Kuasanya tidak melalui kasir.

 

TARIF DAN JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA

Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya :

No.

Keterangan

Biaya

1

Pendaftaran perkara tingkat pertama

Rp.     30.000,-

2

Pendaftaran perkara tingkat banding

Rp.     50.000,-

3

Pendaftaran perkara kasasi

Rp.     50.000,-

4

Pendaftaran perkara PK

Rp.   200.000,-

5

Redaksi

Rp.     10.000,-

Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya :

No.

Keterangan

Biaya

1

Pembuatan Akta Banding, Kasasi, PK

Rp.       5.000,-

2

Inzage

Rp.       5.000,-

3

Pendaftaran surat kuasa

Rp.     10.000,-

4

Pembuatan dan Pendaftaran surat kuasa Insidentil

Rp.     10.000,-

5

Pencatatan Sita

Rp.     25.000,-

6

Pencatatan Eksekusi

Rp.     25.000,-

7

Legalisasi Akta Bukti Perlembar

Rp.       5.000,-

8

Lelang

Rp.     25.000,-

9

Legalisasi Tanda tangan

Rp.     10.000,-

10

Penyerahan salinan putusan/ penetapan perlembar

Rp.          500,-

11

Uang Leges Perputusan/ Penetapan

Rp.       3.000,-

12

Akta/ termasuk Akta Cerai

Rp.     10.000,-

13

Memperlihatkan surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan

Rp.     10.000,-

Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya :

No.

Keterangan

Biaya

1

Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat/ Perkara masing-masing :

 

Radius I

Rp.      75.000,-

Radius II

Rp.    100.000,-

Radius III

Rp.    125.000,-

2

Transportasi saksi dalam peletakan/ pengangkatan sita dan eksekusi @

Rp.    160.000,-

3

Pencatatan/ pengangkatan sita dan eksekusi di BPN

Rp.      50.000,-

4

Materai @

Rp.        6.000,-

5

Biaya ATK/ proses

Rp.      50.000,-

6

Fotocopy berkas banding/ kasasi/ PK

Rp.      50.000,-

7

Pengumuman mass media

Rp.      85.000,-

8

Perangko kilat khusus pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan pengadilan lain

Rp.      15.000,-

9

Ongkos pengiriman wesel pos

Rp.      15.000,-

10

Pemberkasan perkara banding/ kasasi dan PK

Rp.    200.000,-

11

Ongkos pengiriman berkas bandung, kasasi dan PK

Rp.      75.000,-

12

Rental/ sewa mobil transportasi sidang di tempat, peletakan/ pengangkatan sita dan eksekusi (menyesuaikan jarak dan area)

Rp.    600.000,-

13

Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Rp.    150.000,-

14

Biaya kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung

Rp.    500.000,-

15

Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung

Rp. 2.500.000,-

                                                                                                                   Mengetahui

                                                                                                                        Ketua

                                                                                                                           ttd

                                                                                                         Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Nganjuk Klas 1B

Jalan Gatot Subroto - Nganjuk

Timur Terminal Bus Nganjuk

 Telp: 0358-323744

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi